Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Kelompok Usaha, melalui Komite Manajemen Risiko, memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk penciptaan dan pengawasan atas kebijakan manajemen risiko korporasi Kelompok Usaha dan secara aktif terlibat dalam penilaian, perencanaan, peninjauan dan persetujuan dari semua risiko dalam organisasi Kelompok Usaha.
Kelompok Usaha menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) yang dikelola oleh Divisi Enterprise Audit & Risk Management (EARM), khususnya Departemen Enterprise Risk Management (ERM), yang bertanggung jawab atas koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan penerapan Sistem Manajemen Risiko Korporasi. Disamping itu, Departemen ERM juga memastikan bahwa Risk Control Self Assessment (RCSA) telah diterapkan oleh para pemilik risiko.
Rincian lebih lanjut mengenai Kelompok Usaha kebijakan risiko manajemen ini ditetapkan di bawah ini:

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perusahaan. Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang plasma, piutang pihak berelasi dan dana yang dibatasi penggunaannya.
Kelompok Usaha memitigasi risiko kredit yang timbul dari transaksi dengan pelanggan dengan memastikan bahwa penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang layak dengan rekam jejak yang telah terbukti atau sejarah kredit yang baik. Kelompok Usaha juga menerapkan sistem pembayaran uang muka untuk penjualan domestik CPO sebanyak mungkin.
Untuk memitigasi risiko kredit yang timbul dari dana yang ditempatkan pada bank, Kelompok Usaha menempatkan dana tersebut pada lembaga keuangan terkemuka.
Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit, walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi, yang betujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, harga komoditas dan nilai tukar valuta asing.

Risiko Tingkat Suku Bunga
Eksposur Kelompok Usaha untuk risiko tingkat suku bunga timbul dari pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang. Untuk mengelola risiko ini, Kelompok Usaha memonitor pergerakan tingkat suku bunga pasar.
Berdasarkan simulasi yang masuk akal, jika tingkat suku bunga pinjaman jangka panjang 50 basis poin lebih tinggi/rendah, dengan semua variabel lainnya dianggap tidak mengalami perubahan, maka laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp3,06 miliar dan Rp2,17 miliar, terutama sebagai akibat dari beban bunga yang lebih tinggi/rendah pada pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang.

Risiko Harga Komoditas
Kelompok Usaha menghadapi risiko harga komoditas karena faktor-faktor tertentu, seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global. Eksposur tersebut terutama timbul dari pembelian bahan baku dan penjualan produk Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengelola risiko ini dengan mempertahankan strategi harga yang konsisten dengan kontrak dan mengelola biaya produksi secara efisien untuk tetap pada tingkat di bawah harga jual.

Risiko Valuta Asing
Risiko valuta asing timbul karena Kelompok Usaha melakukan transaksi dalam suatu mata uang selain mata uang fungsionalnya. Kebijakan Kelompok Usaha adalah, jika mungkin, untuk menyelesaikan liabilitas dalam mata uang fungsionalnya dengan kas yang dihasilkan dari operasi sendiri dalam mata uang tersebut. Ketika Kelompok Usaha memiliki liabilitas dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya dan tidak memiliki cadangan mata uang yang cukup untuk menyelesaikannya, kas telah disesuaikan dalam mata uang yang diinginkan, jika mungkin, ditransfer dari pihak berelasi lain.

Risiko likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko yang mana Kelompok Usaha tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo.
Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang cukup, mengelola profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, serta memastikan tersedianya pendanaan yang cukup dari fasilitas kredit yang ada. Selain itu, Kelompok Usaha juga mengevaluasi proyeksi arus kas dan informasi arus kas aktual serta secara terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana, termasuk pinjaman bank dan pasar modal.

Instrumen keuangan
Berdasarkan PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, terdapat tingkatan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

  1. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),
  2. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga pasar) (tingkat 2), dan
  3. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).


Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

  • Instrumen keuangan jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, hutang bank jangka pendek, hutang usaha, hutang lain-lain dan beban masih harus dibayar).

    Instrumen keuangan ini mendekati nilai tercatatnya sebagian besar karena jatuh temponya dalam jangka pendek.

  • Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang dengan tingkat bunga variabel (piutang pihak berelasi dan pinjaman jangka panjang).

    Nilai wajar instrumen keuangan ini mendekati nilai tercatatnya sebagian besar karena suku bunganya yang sering berubah.

  • Aset keuangan yang dicatat tanpa adanya pasar aktif (investasi pada efek ekuitas, piutang plasma dan dana yang dibatasi penggunaannya).

    Instrumen keuangan ini dicatat pada biaya perolehan, sama dengan nilai tercatatnya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari instrument keuangan ini karena tidak ada jangka waktu yang ditetapkan meskipun pembayaran tidak diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian.